Area 1

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Pengadilan Negeri Marisa yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satker dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Manajemen Perubahan yaitu:

1. Tim Kerja

Sub Indikator		Jawaban
1.a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas?		Ya, Tim Kerja Zona INtegritas Pengadilan Negeri Marisa berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor :W20.U4/246/KP.04.6/2/2021 tanggal 08 Februari 2021.
1.b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas?		A, Penentuan Anggota Tim dipilih dengan mekanisme pemilihan yang sesuai dengan peraturan.

2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

Sub Indikator		Jawaban
2.a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?		Ya, Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Marisa telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : W20-U4/35.2/OT.01.3/1/2021.
2.b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?		A. Target Prioritas dalam Zona Integritas Pengadilan Negeri Marisa disusun sedemikian rupa sehingga relevan dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
2.c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM?		Ya, Zona Integritas Pengadilan Negeri Marisa telah dicanangkan pada tanggal 15 Februari 2018. Public Campaign mengenai Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani telah dilaksanakan dengan Pembagian Stiker, Menampilkan Banner-Banner tentang Zona Integritas, Anti Gratifikasi dan ANti Korupsi di lobi pengunjung dan lobi ruang sidang. dan seluruh kegiatan diatas telah ditampilkan melalui media massa, facebook, instagram dan Website Pengadilan Negeri Marisa.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Sub Indikator		Jawaban
3.a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?		A. Kegiatan Pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan telah ditampilkan melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi.
3.b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas?		A. Kegiatan Pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan telah ditampilkan melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Bulanan.
3.c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti?		A. Seluruh hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti dengan Kegiatan Tindak Lanjut dan telah dilaporkan.

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Sub Indikator		Jawaban
4.a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM?		Ya, Pimpinan telah memberi teladan nyata salah satunya dengan memantau kedisiplinan pegawai, penandatanganan pakta integritas dan menjadi Role Model bagi seluruh AParatur Peradilan di Pengadilan Negeri Marisa.
4.b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?		A, Agen Perubahan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Marisa nomor : W20.U4/248/KP.02.1/2/2021 tanggal 8 Februari 2021.
4.c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?		A, Telah dilakukan pelatihan budaya kerja dan budaya pikir untuk pelayanan pada Pengadilan Negeri Marisa.
4.d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?		A. Semua anggota telah ikut terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dimulai dari pembentukan tim, penyusunan rencana kerja, penandatanganan pakta integritas, meningkatkan kedisiplinan dan efektifitas kinerja dikantor dan lain-lain.