Rapat Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pengadilan Tinggi Gorontalo semester II Tahun 2025, Rapat Pembahasan Program Kerja Tahun 2026 dan Pelaksanaan Diklat Ditempat Kerja (DDTK)
Marisa, 8 Desember 2025. Kegiatan rutin briefing disertai dengan monev dan pembekalan materi pelayanan secara berkala oleh Hakim Pengawas PTSP Ibu Monica Lowena Pitoy, S.H. yang diikuti oleh seluruh petugas ptsp, penanggungjawab, pejabat penggelola dan atasan pejabat pengelola sebagai bentuk peningkatan pelayanan yang prima, akutabel dan transparan kepada pengguna layanan, PTSP PN Marisa memberikan pelayanan yang Cepat, Efisiensi, Rapi, Modern, Akutabel, Transparan dan PN Marisa Anti Suap.
PN Marisa Tancap Gas: Tiga Kegiatan Sekaligus dalam Sehari, Kejar Target Layanan Maksimal
Marisa, [08/12] – Pepatah lama, “sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui,” tampaknya menjadi spirit yang diusung oleh Pengadilan Negeri (PN) Marisa hari ini. Dalam sebuah langkah yang menunjukkan upaya keras untuk memaksimalkan efisiensi dan layanan publik, PN Marisa berhasil melaksanakan tiga kegiatan penting sekaligus. Aksi cepat ini seolah mengirimkan sinyal bahwa lembaga peradilan di Kabupaten Pohuwato ini tidak ingin tertinggal dalam memberikan pelayanan yang prima dan tepat waktu.
Tiga agenda utama yang dipadatkan dalam sehari tersebut meliputi:
1. Rapat Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Pengadilan Tinggi Gorontalo semester II Tahun 2025: Kegiatan ini digelar untuk membahas tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pengadilan Tinggi yang kesemuanya hanya bersifat minor, namun demikian Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, Effendi Kadengkang berkomitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan-temuan tersebut secepatnya yang selanjutnya didukung oleh Para Hakim, Panitera dan Sekretaris serta jajarannya yang menyatakan bahwa semua temuan telah ditindaklanjuti dan rencananya akan segera dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Gorontalo.
2. Rapat Pembahasan Program Kerja: Sesi penting ini menandai dimulainya babak baru dalam upaya perbaikan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan bagi pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan. Rapat diawali dengan pemaparan anggaran Pengadilan Negeri Marisa tahun 2026 dilanjutkan dengan pemaparan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Marisa. Salah satu prioritas utama yang akan dilaksanakan adalah renovasi ruang PTSP Pengadilan Negeri Marisa, hal ini bukan tanpa alasan karena sejak tahun 2019 belum pernah dilakukan perubahan signifikan, sehingga diperlukan langkah strategis untuk melakukan renovasi total pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Renovasi ini dipandang sebagai kebutuhan mendesak, mengingat kondisi ruang PTSP yang saat ini terlihat sempit dan kurang representatif, yang berpotensi menghambat kenyamanan dan efektivitas layanan publik.
Urgensi Penataan Ulang dan Efisiensi Ruang
Ruang PTSP adalah wajah terdepan lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pusat interaksi utama antara pengadilan dan masyarakat pencari keadilan. Ruang yang sempit dapat mengurangi fokus dan kecepatan pelayanan. Tujuan utama penataan ulang ini adalah menciptakan desain yang lebih lapang, ergonomis, dan efisien agar masyarakat dapat merasakan layanan yang nyaman dan cepat.
Lebih lanjut, renovasi ini akan digunakan sebagai momentum untuk secara tegas mengimplementasikan pembagian Zona Hijau dan Zona Merah di lingkungan PN Marisa, sebuah konsep penting dalam peningkatan integritas dan layanan dimana Zona Hijau adalah Area yang mencakup Ruang Publik termasuk PTSP yang didesain sebagai area pelayanan terbuka dan transparan. Di sini, semua proses informasi, pendaftaran perkara, pembayaran, dan pengambilan produk pengadilan dilakukan di bawah pengawasan ketat, memastikan tidak ada celah untuk praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), sedangkan Zona Merah adalah area-area yang memiliki risiko tinggi interaksi non-prosedural, seperti ruang kerja Hakim dan Panitera. Dengan adanya renovasi, batas fisik dan prosedural antara Zona Hijau (Pelayanan) dan Zona Merah akan diperjelas secara tegas. Dengan memperluas dan menata ulang PTSP serta menentukan Zona Hijau yang ideal, interaksi publik hanya akan terpusat di area yang telah diatur dan diawasi, meminimalkan potensi pertemuan yang tidak perlu antara pihak berperkara dengan pejabat pengadilan di area terlarang (Zona Merah).
3. Pelaksanaan Diklat Ditempat Kerja (DDTK): Dalam upaya berkelanjutan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan efisiensi kerja, Pengadilan Negeri (PN) Marisa melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di Tempat Kerja (DDTK). Kegiatan ini merupakan metode pelatihan yang memungkinkan pegawai untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis sambil menangani tugas-tugas riil di lingkungan kerja sehari-hari. Pelaksanaan DDTK ini memastikan bahwa peningkatan kompetensi dilakukan secara tepat sasaran dan efektif, tanpa mengganggu alur layanan publik.
Adapun materi yang disajikan dalam kegiatan tersebut yakni Tata Naskah Dinas yang disampaikan oleh Kasubag Kepegawaian, Fachru Rozi Dunggio, Penyusunan SAKIP oleh Kasubag PTIP, Iswan Paudi dan Template & Format Penulisan Putusan dan Berita Acara Persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Marisa, Irhas Hery Rizkatillah Pelaksanaan kegiatan yang padat ini adalah bagian dari strategi fast track untuk memastikan semua program kerja dan target layanan dapat diselesaikan tepat waktu. Saat ini PN Marisa tengah berupaya keras untuk mengejar ketertinggalan dan menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap tuntutan kinerja modern. Upaya ini bukan sekadar mengejar target kuantitas, tetapi juga menekankan kualitas pelayanan publik yang berintegritas dan transparan serta menegaskan semangat untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Pohuwato.
